Pada awal tahun 2024, pemerintah Indonesia mengumumkan kebijakan baru terkait kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sebelumnya 10% menjadi 12%.
Kebijakan ini tentu saja memunculkan banyak pro dan kontra di berbagai daerah, salah satunya di Kota Bogor. Kenaikan PPN ini diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap ekonomi lokal, baik dari sisi konsumen maupun pelaku usaha.
Cimanggu Bogor akan mencoba untuk mengulas dampak kenaikan PPN di Bogor dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti daya beli masyarakat, sektor usaha, serta mengacu pada penelitian terkait kebijakan serupa di negara lain.
Daftar Isi
Apa Itu PPN dan Mengapa Kenaikannya Mengundang Kontroversi?
PPN adalah jenis pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa. Pajak dibayar oleh konsumen dan dipungut pedagang.
Secara sederhana, setiap kali kita membeli barang atau jasa, kita sudah turut serta dalam pembayaran PPN. Kenaikan tarif PPN menjadi 12% tentu saja membuat harga barang dan jasa meningkat, yang pada gilirannya akan mempengaruhi daya beli masyarakat.
Di Bogor, kota yang terkenal dengan kesejukan dan kedekatannya dengan Jakarta, masyarakatnya sebagian besar bergantung pada konsumsi domestik dan sektor UMKM. Oleh karena itu, dampak kenaikan PPN sangat terasa di tingkat lokal. Masyarakat yang kebanyakan berpendapatan menengah ke bawah mungkin akan merasa terbebani dengan peningkatan biaya hidup ini.
Dampak Kenaikan PPN Terhadap Masyarakat
Dampak yang dirasakan masyarakat adalah peningkatan harga. Dari barang kebutuhan sehari-hari hingga layanan transportasi, semuanya mengalami penyesuaian harga.
Menurut penelitian, kenaikan PPN dapat meningkatkan biaya hidup sebesar 1,5% hingga 2% untuk rumah tangga menengah ke bawah. Tentu saja, bagi mereka yang sudah memiliki keterbatasan finansial, hal ini akan semakin memperburuk kondisi ekonomi mereka.
Kenaikan ini juga berpotensi mengurangi daya beli masyarakat. Dalam laporan Bank Dunia, disebutkan bahwa kenaikan pajak yang terlalu tinggi tanpa diimbangi dengan peningkatan penghasilan dapat menyebabkan penurunan konsumsi masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat Bogor yang mayoritas bekerja di sektor informal, seperti pedagang kaki lima atau pekerja sektor jasa, mungkin akan mengalami penurunan pendapatan.
Dampak Pada Sektor Usaha di Bogor
Selain masyarakat, pelaku usaha juga merasakan dampaknya. Kenaikan PPN ini mengharuskan mereka untuk menyesuaikan harga jual barang atau jasa mereka. Bagi sebagian besar pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), peningkatan biaya operasional ini bisa berisiko menurunkan volume penjualan, apalagi jika permintaan pasar tidak cukup elastis terhadap kenaikan harga.
Menurut salah satu ketua asosiasi pengusaha, kenaikan PPN dapat menambah beban operasional para pengusaha kecil. Bagi usaha yang bergantung pada margin keuntungan tipis, seperti restoran, kafe, dan toko ritel, kenaikan PPN dapat membuat harga jual mereka menjadi lebih mahal dibandingkan pesaing yang belum menerapkan kenaikan harga.
Selain itu, dampak lainnya adalah kemungkinan terjadinya penurunan jumlah konsumen yang berbelanja. Dengan harga barang dan jasa yang lebih mahal, konsumen mungkin akan lebih selektif dalam membeli produk atau memilih untuk menunda pembelian barang-barang tertentu.
Hal ini tentunya akan mengurangi volume transaksi yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di Bogor.
Pengalaman Negara Lain dalam Menerapkan Kenaikan PPN
Untuk lebih memahami potensi dampak dari kenaikan PPN, mari kita lihat beberapa negara yang sudah lebih dulu menerapkan kebijakan serupa. Di Eropa, misalnya, banyak negara yang menaikkan tarif PPN untuk mendanai proyek-proyek besar atau untuk menutupi defisit anggaran.
Di Jerman, kenaikan PPN sebesar 3% pada 2020 sempat menurunkan daya beli masyarakat, namun ekonomi Jerman mampu pulih dengan cepat berkat kebijakan stimulus dari pemerintah.
Di sisi lain, negara seperti Spanyol mengalami dampak yang lebih berat setelah menerapkan kenaikan PPN pada 2012, ketika mereka menghadapi krisis utang. Penurunan konsumsi masyarakat secara signifikan dan kenaikan tingkat pengangguran menjadi salah satu akibat yang dirasakan setelah kebijakan ini diterapkan.
Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kenaikan PPN dapat meningkatkan pendapatan negara, jika tidak diiringi dengan kebijakan pendukung lainnya, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat atau insentif untuk pelaku usaha, dampaknya bisa sangat merugikan.
Opini Para Ahli Mengenai Kenaikan PPN
Sebagian besar ekonom sepakat bahwa kebijakan kenaikan PPN, jika tidak diimbangi dengan kebijakan pro-rakyat, dapat berisiko memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Menurut seorang ekonom, kenaikan PPN dapat menyebabkan efek domino yang merugikan masyarakat kelas menengah ke bawah, yang menjadi motor penggerak konsumsi di pasar domestik.
Selain itu, dalam sebuah studi yang dipublikasikan, ditemukan bahwa kenaikan PPN cenderung lebih banyak berdampak pada masyarakat dengan penghasilan rendah, karena mereka menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk barang-barang kebutuhan pokok yang terpengaruh oleh kenaikan harga.
Namun, di sisi lain, beberapa ahli berpendapat bahwa kenaikan PPN bisa menjadi alternatif yang perlu diambil untuk memperbaiki keuangan negara, apalagi dengan kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur dan sosial yang semakin meningkat.
Seorang analis kebijakan fiskal, berpendapat bahwa meskipun ada risiko sosial, kenaikan PPN bisa memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah untuk mengalokasikan dana ke sektor-sektor yang lebih produktif dan strategis.
Kenaikan PPN di Bogor, seperti yang terjadi di banyak daerah lainnya, akan memberikan dampak yang cukup signifikan, baik terhadap masyarakat maupun pelaku usaha.
Bagi sebagian besar konsumen, terutama yang berada di lapisan menengah ke bawah, kenaikan PPN ini akan meningkatkan biaya hidup dan menurunkan daya beli mereka.
Bagi UMKM, penyesuaian harga barang dan jasa menjadi tantangan besar dalam mempertahankan daya saing di pasar yang semakin ketat.
Namun, dengan melihat pengalaman negara lain dan mempertimbangkan opini ahli, kita juga harus melihat bahwa kebijakan ini mungkin tidak sepenuhnya buruk, jika diiringi dengan kebijakan fiskal yang tepat, serta perlindungan kepada sektor-sektor yang terdampak.
Tentunya, pemerintah harus memastikan bahwa kenaikan PPN ini tidak mengorbankan kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang paling rentan.
Yang pasti, kebijakan ini memerlukan pengawasan dan evaluasi secara berkala agar dampaknya bisa diminimalisir. Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah seperti Bogor tetap bisa terjaga.
